(15/03/2021) Bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat ,Anggota Komite I DPD RI Jabar KH. Amang Syafrudin, LC ,Melakukan kunjungan dalam rangka inventarisasi materi yang di terima langsung oleh Kepala DPMD Jabar Ir. Bambang Tirtoyuliono, MM., Adapun hal yang di paparkan mengenai aspirasi RUU Bumdes yang langsung dipaparkan langsung oleh beliau beserta jajarannya diantaranya ; Alokasi dana desa yang diterima oleh Provinsi Jawa Barat dibandingkan Provinsi Jawa Timur, dimana dana desa yang diterima Provinsi Jawa Barat lebih rendah karena jumlah desa di Jawa Barat lebih rendah dibanding Jawa Timur padahal jumlah penduduk lebih besar yaitu berjumlah 49.935.858 juta jiwa dengan 72,38% tinggal di desa, menjadi penting karenanya penataan desa penting dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Jawa barat. Sebanyak 121 desa di Jawa Barat hingga saat masih ada yang masuk pada kategori desa tertinggal dari total 5.312 desa, sehingga ratusan desa tersebut akan terus dilakukan pengembangan agar bisa semakin maju. Ia mengatakan, untuk membangun desa tertinggal itu ada 3 startegi yang telah disiapkan Pemprov Jabar, untuk yang pertama akan menjalankan lembaga keekonomian desa dengan program One Village One Company. "Yang ke dua adalah membuat gerakan membangun desa dengan berbagai macam variabel, seperti dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan," kata Bambang. Bambang mengatakan, untuk cara yang ke tiga yakni dengan cara penerapan digital karena dengan cara itu, nantinya bisa mengenalkan desa ke seluruh dunia. Atas hal tersebut, kata Bambang, harus ada persamaan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan beberapa lembaga keswadaayan masyarakat untuk membangun desa tersebut. Bambang menggambarkan, menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa merupakan daerah otonom, mandiri dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan "Maka pemerintah kabupaten sampai pusat punya kewajiban mendorong untuk melaksanakan kemandiriannya tersebut, lakukan pendampingan, pembinaan dan sebagainya".

12/03/2021 Bertempat di Kantor Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat, Anggota Komite III DPD RI Jabar Ibu HJ. Dra. Ir. Eni Sumarni, M.Kes. melakukan kunjungan,dan di terima langsung oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bapak Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si Beserta Jajaran. Adapun hal yang dipaparkan Mengenai 12/03/2021 Bertempat di Kantor Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat, Anggota Komite III DPD RI Jabar Ibu HJ. Dra. Ir. Eni Sumarni, M.Kes. melakukan kunjungan,dan di terima langsung oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bapak Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si Beserta Jajaran. Adapun hal yang dipaparkan Mengenai Keberangkatan Haji & Umroh di masa Pandemi Covid-19 belum juga berakhir, ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2021 mendatang. Dengan demikian persiapan untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2021 tetap dilaksanakan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Prov. Jawa Barat, Ajam Mustajam, dalam pertemuanya dengan Anggota Komite III DPD RI Jabar Ibu HJ. Dra. Ir. Eni Sumarni, M.Kes. Ajam mengungkapkan bahwa kuota haji normal Jawa Barat mencapai 38.752 Jemaah, dengan waktu daftar tunggu pemberangkatan rata-rata mencapai 20 Tahun. Hingga saat ini pendaftar haji mencapai angka 800 ribu pendaftar, di mana usia pendaftar 60% di atas 50 tahun. Bahwa hasil dialog antara Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan terungkap bahwa dalam operasional penyelenggaraan haji selama masa pandemik terdapat mekanisme yang tidak dapat terlewatkan. Masa tinggal Jemaah haji selama di asrama haji yang pada masa normal hanya satu hari akan bertambah menjadi tiga hari. Hal ini dilakukan untuk pelaksanaan rangkaian pemeriksaan kesehatan, untuk memastikan Jemaah haji yang diberangkatkan terbebas dari COVID 19. Selain itu, ia juga mengungkapkan skenario pemberangkatan haji yang akan diterapkan pada tahun 2021, yaitu pertama apabila kondisi normal dan vaksin sudah ada, maka Jemaah haji akan diberangkatkan semua. sebagaimana mestinya kuota haji Indonesia pertahun mencapai 221.000 jemaah yang terdiri dari 203.000 jemaah haji reguler 17.000 untuk haji khusus dan sisanya untuk kuota lansia serta kuota lainnya. Skenario kedua yaitu pemberangkatan Jemaah haji dengan jumlah setengah dari kuota yang tersedia. Usia Jemaah haji pun dibatasi antara 18 hingga 50 tahun dengan demikian Jika Dilaksanakan Ibadah Haji Tahun 2021 harus dengan Protokol Kesehatan belum juga berakhir, ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2021 mendatang. Dengan demikian persiapan untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2021 tetap dilaksanakan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Prov. Jawa Barat, Ajam Mustajam, dalam pertemuanya dengan Anggota Komite III DPD RI Jabar Ibu HJ. Dra. Ir. Eni Sumarni, M.Kes. Ajam mengungkapkan bahwa kuota haji normal Jawa Barat mencapai 38.752 Jemaah, dengan waktu daftar tunggu pemberangkatan rata-rata mencapai 20 Tahun. Hingga saat ini pendaftar haji mencapai angka 800 ribu pendaftar, di mana usia pendaftar 60% di atas 50 tahun. Bahwa hasil dialog antara Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan terungkap bahwa dalam operasional penyelenggaraan haji selama masa pandemik terdapat mekanisme yang tidak dapat terlewatkan. Masa tinggal Jemaah haji selama di asrama haji yang pada masa normal hanya satu hari akan bertambah menjadi tiga hari. Hal ini dilakukan untuk pelaksanaan rangkaian pemeriksaan kesehatan, untuk memastikan Jemaah haji yang diberangkatkan terbebas dari COVID 19. Selain itu, ia juga mengungkapkan skenario pemberangkatan haji yang akan diterapkan pada tahun 2021, yaitu pertama apabila kondisi normal dan vaksin sudah ada, maka Jemaah haji akan diberangkatkan semua. sebagaimana mestinya kuota haji Indonesia pertahun mencapai 221.000 jemaah yang terdiri dari 203.000 jemaah haji reguler 17.000 untuk haji khusus dan sisanya untuk kuota lansia serta kuota lainnya. Skenario kedua yaitu pemberangkatan Jemaah haji dengan jumlah setengah dari kuota yang tersedia. Usia Jemaah haji pun dibatasi antara 18 hingga 50 tahun dengan demikian Jika Dilaksanakan Ibadah Haji Tahun 2021 harus dengan Protokol Kesehatan

Sosialisasi 4 Pilar Bapak @asep_hidayat38 di Kabupaten Ciamis

Anggota DPD RI @bunda_eni_sumarni hadir dalam acara pelantikan @hmicabangbandung

Anggota DPD RI @bunda_eni_sumarni hadir dalam acara Pokja Agraria yang diselenggarakan oleh Gerakan Pilihan Sunda

JAKARTA-Komite II DPD RI mendorong adanya hilirisasi produk pertanian mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam. Pengembangan hilirisasi produk pertanian pun sangat berguna untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. “Lewat hilirisasi tersebut para petani dan pelaku agribisnis juga akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan pasar yang luas. Pada akhirnya tentu saja berdampak positif pada kenaikan ekonomi masyarakat,” ujar anggota Komite II Oni Suwarman. Menurut Senator asal Jawa Barat itu hasil besar akan diperoleh oleh petani melalui program hilirisasi pertanian. Dengan diolah terlebih dahulu, petani berpotensi mendapatkan income hingga 12 kali lipat. “Hilirisasi pertanian ini kan mengolah hasil pertanian yang kita miliki menjadi produk turunan lain. Produk olahannya ini kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Potensi pendapatan yang diraih hingga 12 kali lipat dibanding sebelum diolah," jelas Oni dalam keterangannya Selasa (9/3/2021). Komite II memberi contoh kesuksesan hilirisasi pertanian yang dilakukan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Al-Mukhlis, Roke Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan komoditas utama padi/beras. Selain beras organik, mereka mengembangkan konsep restoran. Produknya tumbuh pesat dengan unit produksi komoditas kangkung dan genjer. Ada juga unit produksi ternak, perikanan, hingga Mogot (belatung pengurai sampah). "Dengan konsep hilirisasi mereka mampu mengembangkan bisnisnya sehingga potensi income-nya semakin maksimal. Didukung oleh tehnologi dan ilmu pengetahuan, kalau itu dijalankan dengan baik hasilnya secara ekonomi akan berlipat,” jelas Oni lagi. Lebih lanjut @onisos meminta para petani bertransformasi agar pendapatannya semakin tinggi. Terkait permodalan bisa memanfaatkan adanya KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga sangat rendah. Di sisi lain dibutuhkan kesungguhan pemerintah dalam menerapkan hilirisasi pertanian ini. Pada prinsipnya, Indonesia memiliki potensi untuk menguasai hilirasi tersebut.

Anggota DPD RI asal Jawa Barat, @bunda_eni_sumarni mengadakan pertemuan dalam rangka sosialisasi dan serap aspirasi, dengan pengurus dan anggota pimpinan Forum PKL Juara Kota Bandung (Kamis 18/02/2021) Yang bertempat di Taman Malabar kota Bandung . Dalam acara tersebut, diterima langsung oleh Ketua Forum PKL Juara dan jajaran Dinas @dinkop.bdg. Bapak Jeffri, didalam penuturannya Jeffri mengatakan penataan PKL di Jalan malabar menjadi percontohan bagi penataan-penataan PKL yang ada di Kota Bandung. “Penataan PKL di sini bisa dijadikan sebagai percontohan untuk ke depannya, ini juga sebagai contoh yang bagus sinergi antara pemerintah dan swasta,” dengan memiliki anggota sekitar 1200 orang PKL tersebar di 5 Kecamatan diharapkan pemerintah pusat, daerah dan swasta dapat membantu dengan berbagai stimulan untuk PKL dapat terus berdagang di tengah pandemi. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang menggantungkan hidup dari berjualan seperti para pedagang kaki lima (PKL). Kondisi pandemi ini juga telah mengubah tatanan ekonomi dan sosial yang sangat besar. Forum PKL Juara Kota Bandung mengisratkan agar pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pemanfataan lahan yang ada dengan tertib dan tidak mengganggu lalu-lintas agar jangan sampai terjadi relokasi, karena dengan pengalaman relokasi para PKL mengalami kerugian yang disebabkan pelanggan tidak tahu lokasi baru serta biasanya ditempatkan yang belum strategis. Jajaran Forum PKL Juara berharap kondisi pandemi ini agar segera berakhir dan aspirasi yang disampaikan agar dapat didorong ke pemanggku kebijakan pusat dan daerah untuk dapat membantu sepenuhnya para PKL di kota Bandung.

09/02/2021 Bertempat di Dinas Provinsi Jawa Barat, Anggota Komite III DPD RI Jabar Ibu HJ. Dra. Ir. Eni Sumarni , M.Kes. melakukan kunjungan,dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jabar DR.Drg, Marion Siagian, M.Epid. beserta jajaran terkait dengan Covid-19 dan Vaksin Covid -19 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Marion Siagian mengatakan, pihaknya sedang menunggu pengiriman 253.640 vial vaksin Covid-19 dari PT Bio Farma untuk keperluan vaksinasi suntikan kedua distribusi akan dilakukan dua kali sebanyak 55.880 vial, sebanyak 98.880 vial dan tanggal 25 Januari sebanyak 88.880 vial. Vaksin akan disimpan di gudang milik Pemprov Jabar. Guna mendukung sukses vaksinasi, kabupaten/kota harus mempersiapkan diri mulai segi fasilitas kesehatan, tempat penyimpanan vaksin (cold chain), serta tenaga vaksinator, Marion menambahkan, Provinsi Jawa Barat telah membentuk Komda KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) untuk melayani penerima vaksinasi yang mengalami KIPI dengan gejala berat. "Kabupaten/kota juga harus menyiapkan Pokja KIPI dan menetapkan rumah sakit rujukan KIPI," kata Marion berdasarkan pemantauan, tidak ada laporan para nakes yang disuntik pertama mengalami KIPI dengan gejala berat "Yang muncul KIPI ringan seperti kemerahan di tempat suntikan. Semua bisa diatasi tanpa ada yang rawat inap," terang Marion. Keluhan KIPI dapat dilaporkan langsung ke fasilitas kesehatan tempat vaksinasi dalam waktu 24 jam. KIPI berat akan dicatat petugas ke website Keamanan Vaksin yang dapat diakses langsung seperti ke Komnas KIPI. Untuk masyarakat Jabar dapat menghubungi melalui Whatsapp di hotline Pikobar https://pikobar.jabarprov.go.id/ dengan nomor +62 856-9739-1854 atau call center nomor darurat 119. Berdasarkan evaluasi, penyuntikan pertama atau termin kesatu yang dilakukan 14 Januari 2021, secara umum vaksinasi di tujuh kabupaten/kota berlangsung lancar. "Vaksinasi termin kesatu sudah berjalan dengan baik, namun masih terkendala dengan sistem aplikasi, sehingga cakupan pada awal pelaksanaan masih rendah," ujar Marion.

Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tim Kunjungan Kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai di Kantor Bupati Sumedang, Senin (8/2). Yorris Raweyai mengatakan kunci keberhasilan pemerintah daerah (pemda) dalam menindaklanjuti bencana terletak pada aturan dan ketegasan dalam menjalankan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Sebenarnya kunci pemda menindaklanjuti bencana adalah ketegasan menjalankan RTRW,” ucapnya. Sementara itu, Sekda Kabupaten Sumedang H. Herman Suryatman menjelaskan bahwa meningkatnya angka jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industri yang tidak diimbangi dengan UU sektor lingkungan menjadi pemantik bencana alam. “Hal ini juga dikarenakan minimnya penanganan limbah dan sampah di Kabupaten Sumedang,” ujarnya. Herman menambahkan bahwa dalam upaya tanggap bencana, Pemerintah Kabupaten Sumedang merilis aplikasi Sitabah (Sistem Tanggap Bencana dan Musibah) merespons kejadian tanah longsor dan banjir yang terjadi di Desa Cihanjung, Sumedang pada Januari 2021 lalu. Menurutnya, aplikasi itu menjadi dasar untuk mengambil intervensi kebijakan dan menjadi basis data kebencanaan akurat. “Aplikasi ini dapat di replikasi di daerah lain yang menjadi daerah rawan bencana,” terangnya. Di kesempatan yang sama, Direktur Irigasi Kementerian Pertanian Pertanian Rahmanto menjelaskan Kabupaten Sumedang memiliki lahan eks HGU seluas 3.000 hektare yang masih terlantar dan sedang diajukan untuk mendapatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian ATR/ BPN. Jika lahan eks HGU tersebut sudah menjadi lahan HPL, dapat menjadi kesempatan Kabupaten Sumedang untuk membudidayakan kedelai di lahan tersebut. “Hal ini seiring dengan digalakkannya program Kementerian Pertanian untuk mendongkrak produksi kedelai sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor kedelai,” imbuhnya.

Pandemi Covid-19 tidak menghalangi Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, H. Asep Hidayat. S. Ag untuk terus melaksakan tugas dan fungsinya yang telah diamanatkan oleh konsititusi. Pria yang akrab disapa Kang Haji Asep ini terus bersilaturahim bertemu konstituen dan masyarakat yang telah mendukungnya, salah satunya dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Sosialiasasi 4 Pilar MPR RI merupakan tugas yang harus dilaksanakannya sebagai Anggota MPR RI yang mana di dalamnya terdiri Anggota DPD RI dan DPR RI. H. Asep Hidayat, S. Ag melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan peserta pengurus dan anggota Muslimat Nadhlatul Ulama Kota Tasikmalya di Cibeureum, Kota Tasikmalaya (7/02/2021). Penyelenggaran Sosialisasi 4 Pilar MPR RI tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kesesjenan MPR RI untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Masyarakat. Ibu- Ibu Muslimat NU Kota Tasikmalaya dan Narasumber yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini wajib mengenakan masker dan jaga jarak. Kang Haji Asep dalam paparannya menyampaikan alasan menghadirkan ibu-ibu Muslimat NU Kota Tasikmalaya sebagai peserta “Menjaga Keutuhan NKRI bukan hanya tugas Kaum Pria namun yang terutama adalah Kaum Perempuan sebab perempuan adalah tiang negara, apabila wanita itu baik maka akan membawa kebaikan bagi negara dan apabila wanita itu rusak, maka akan rusak pula negara” ujarnya Kang Asep. Menurut Senator asal Jawa Barat ini, bahwasannya kaum perempuan adalah garga terdepan dalam mendidik moral generai bangsa. Untuk itu nilai-nilai Pancasila yang merupakan bagian kesatu dari 4 pilar MPR RI perlu disampaikan kepada Ibu-Ibu Muslimat NU untuk dapat diterapkan kedalam lingkungan masyarakat khususnya dalam keluarga, terlebih Nadlatul Ulama sebagai Ormas Terbesar di Indonesia memiliki peranan penting untuk menjaga keutuhan NKRI” Pesan Kang Asep. Selain H. Asep Hidayat, S. Ag sebagai narasumber utama dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar ini, turut serta Mantan Ketua MUI Kota Tasikmalaya, KH. Achef Noor Mubarrok, Lc dan KH. Muhamm