09/02/2021 Bertempat di Dinas Provinsi Jawa Barat, Anggota Komite III DPD RI Jabar Ibu HJ. Dra. Ir. Eni Sumarni , M.Kes. melakukan kunjungan,dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jabar DR.Drg, Marion Siagian, M.Epid. beserta jajaran terkait dengan Covid-19 dan Vaksin Covid -19 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Marion Siagian mengatakan, pihaknya sedang menunggu pengiriman 253.640 vial vaksin Covid-19 dari PT Bio Farma untuk keperluan vaksinasi suntikan kedua distribusi akan dilakukan dua kali sebanyak 55.880 vial, sebanyak 98.880 vial dan tanggal 25 Januari sebanyak 88.880 vial. Vaksin akan disimpan di gudang milik Pemprov Jabar. Guna mendukung sukses vaksinasi, kabupaten/kota harus mempersiapkan diri mulai segi fasilitas kesehatan, tempat penyimpanan vaksin (cold chain), serta tenaga vaksinator, Marion menambahkan, Provinsi Jawa Barat telah membentuk Komda KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) untuk melayani penerima vaksinasi yang mengalami KIPI dengan gejala berat. "Kabupaten/kota juga harus menyiapkan Pokja KIPI dan menetapkan rumah sakit rujukan KIPI," kata Marion berdasarkan pemantauan, tidak ada laporan para nakes yang disuntik pertama mengalami KIPI dengan gejala berat "Yang muncul KIPI ringan seperti kemerahan di tempat suntikan. Semua bisa diatasi tanpa ada yang rawat inap," terang Marion. Keluhan KIPI dapat dilaporkan langsung ke fasilitas kesehatan tempat vaksinasi dalam waktu 24 jam. KIPI berat akan dicatat petugas ke website Keamanan Vaksin yang dapat diakses langsung seperti ke Komnas KIPI. Untuk masyarakat Jabar dapat menghubungi melalui Whatsapp di hotline Pikobar https://pikobar.jabarprov.go.id/ dengan nomor +62 856-9739-1854 atau call center nomor darurat 119. Berdasarkan evaluasi, penyuntikan pertama atau termin kesatu yang dilakukan 14 Januari 2021, secara umum vaksinasi di tujuh kabupaten/kota berlangsung lancar. "Vaksinasi termin kesatu sudah berjalan dengan baik, namun masih terkendala dengan sistem aplikasi, sehingga cakupan pada awal pelaksanaan masih rendah," ujar Marion.