Kamis 1 Februari 2024, bertempat di Sekretariat Kantor DPD RI Provinsi Jabar, menerima 90 Orang dari Siswi SMA Daarut Tauhid Boarding School Putri. Rombongan yang didampingi Wakil Kepala Sekolah Bapak Deden Midzanul diterima oleh Bapak Kepala Kantor Herman Hermawan beserta jajaran. Adapun kegiatan kunjungan tersebut dalam rangka peningkatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema Suara Demokrasi untuk siswa Kelas X. Dalam sambutannya Kepala Kantor menyampaikan terima kasih telah mengunjungi Kantor DPD RI karena diperlukan sinergis dan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat termasuk siswa SMA agar eksistensi DPD RI di masyarakat diketahui dan dapat dimanfaatkan sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebermanfaatan pembangunan Jawa Barat.

Pengawasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Senator Amang Syafrudin Kunker ke Pemerintah Kota Bandung Selasa 30 Januari 2024, di Ruang Utama Pemerintah Kota Bandung melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eric M Atthauriq didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Atet Dedi menjelaskan terkait Gambaran Umum dan Program UMKM terutama pada saat perhelatan pemilu 2024. Atet menjelaskan Inflasi di Kota Bandung di angka 0.63% sedangkan provinsi Jawa Barat 2.48% lalu Nasional 2.64%, Dinas KUKM membuat aplikasi SIRKUIT (sistem Informasi Kewirausahaan Terintegrasi) dimana dalam aplikasi tersebut terdapat sebaran titik koordinat pelaku usaha sampai Januari 2024 sebanyak 10.181 yang tersebar di seluruh kecamatan. Dinas KUKM mengeluhkan terkait ketersediaan anggaran pendamping umkm per-kecamatan hanya 1 orang dengan durasi kerja selama 8 bulan. Selain itu terkait dampak UMKM Kota Bandung dalam pemilu 2024 ini sangat dirasakan oleh para pelaku usaha, bila dibandingkan dengan pemilu 2019 terjadi penurunan sebanyak 40%. Senator Amang Syarudin menyampaikan terimakasih dan apresiasi terhadap pencapaian program Pemerintah Kota Bandung di Bidang UMKM yang banyak menghadirkan progam dan kegiatan yang inovatif serta mampu mengikuti perkambangan zaman dengan menggunakan teknologi untuk melakukan pemasaran dalam menarik konsumen hingga investor. Kunjungan Kerja di tutup dengan tinjauan lokasi UMKM di daerah Jalan Surapati, didampingi jajaran dari Dinas Koperasi dan UMKM

Pastikan Kesiapan Pemilu, Senator Asep Hidayat Rapat Kerja Dengan Bawaslu Jabar. Selasa 30 Januari 2024, di Kantor Sekretariat DPD RI di Jabar Jl. Munding laya 12 Kota Bandung, melakukan rapat kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang difokuskan kepada pelaksanaan pemilu serentak 2024. Hadir Komisioner Bawaslu Jabar Hj. Nuryamah Kordiv. Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Bawaslu terus bekerja sesuai tupoksi dalam mengawasi proses berjalan tahapan pemilu. Sampai update 26 Januari 2024 telah mencatat 14.171 kampanye yang dilakukan semua calon, 18 Dugaan pelanggaran kampanye, dan menertibkan APK sebanyak 78.763 yang melanggar. Senator Asep menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kinerja Bawaslu Jabar, berharap tahapan pelaksanaan pemilu yang puncaknya tanggal 14 Februari 2024 dapat berjalan dengan tertib, jurdil, demokratis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kamis 18 Januari 2024 bertempat di kantor Bupati Subang, Senator AA Oni Suwarman didampingi Kepala Kantor DPD RI Bapak herman Hermawan beserta jajaran diterima oleh Sekda Kab. Subang H. Asep Nuroni, Asda III subang Bapak Dadang Kurnianudin, Kepala Inspektorat Daerah Bapak Memet Hikmat, Kepala BKPSDM Bapak Cecep Supriatin beserta jajaran. Adapun pokok pertemuan membahas terkait : Bagaimana pandangan dan pendapat BKPSDM terkait rencana penyusunan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, kesulitan yang dihadapi dalam penjatuhan dan pelaksanaan sanksi administratif, Apakah sanksi-sanksi administratif yang termuat dalam UU AP cukup efektif mencegah KKN. Bagaimana pandangan dan pendapat Inspektorat Daerah terkait rencana penyusunan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, kesulitan yang dihadapi dalam mengawasi penyalahgunaan wewenang pada pejabat pemerintahan, mekanisme ideal mengenai hubungan antara Inspektorat Daerah dengan APH dalam menangani penyalahgunaan wewenang pada pejabat pemerintahan.

Senin 8 Januari 2024, Komite II DPD RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Pemerintah Kabupaten Subang Jawa Barat dalam rangka Penyusunan RUU tentang Revisi atas Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Senin 8 Januari 2024, Komite IV DPD RI melalukan Kunjungan Kerja ke BPKAD Jawa Barat dalam rangka Penyusunan DIM RUU Tentang Pengelolaan Aset Daerah.

Sabtu 6 Januari 2024, Anggota DPD RI Jawa Barat melakukan Penyaluran Bantuan Gempa Sumedang. Kegiatan diterima oleh Bapak Herman Suryatman, PJ Bupati Sumedang di Gedung Nagara Kabupaten Sumedang.

Selasa 12 Desember 2023, Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat menerima Kunjungan Mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kegiatan diterima oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat Bapak Herman Hermawan.

Kamis 16 November 2023, Sekretariat Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat mendampingi Kegiatan Kunjungan Kerja BULD DPD RI dalam Rangka Temu Konsultasi Legislasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Bapak Yogi Gautama beserta jajaran. Kegiatan konsultasi ini juga dilakukan sebagai pelaksanaan monitoring mengenai tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi sebagaimana dalam Keputusan DPD RI Nomor 28/DPDRI/II/2022-2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. BULD menangkap keresahan pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi implementasi UU Cipta Kerja khususnya terkait perizinan sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup yang dinilai rawan benturan dan konflik kepentingan. BULD DPD RI mendorong agar peraturan daerah sejalan dengan peraturan pusat sehingga Regulasi kepentingan pusat mengakomodir kepentingan daerah. Konsultasi ini menghasilkan Pandangan dan pendapat yang dapat menjadi masukan untuk dibawa BULD pada Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Terkait.

Selasa 14 November 2023, Sekretariat Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat menerima Sosialisasi Pembangunan Repositori Digital Bagian Kearsipan, Penerbitan, dan Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam rangka Mengoptimalkan Knowledge Management di DPD RI.