Rabu 26 Juli 2023, bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, kunjungan kerja Senator KH. Amang Syafrudin, Lc yang didampingi Sekretariat Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Barat diterima oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan beserta Jajaran. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka inventarisasi Materi RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Adapun hal-hal mengemuka yang disampaikan dalam sambutan yaitu upaya pemerintah dalam melindungi Pekerja Rumah Tangga serta mengenai hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga, Pemberi Kerja dan Penyalur Pekerja Rumah Tangga. Selain itu, aturan dalam Perekrutan dan Penyaluran Pekerja Rumah Tangga juga menjadi perhatian khusus yang akan dibahas lebih lanjut oleh Senator KH. Amang Syafrudin di Senayan dalam RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Senator mengapresiasi dan berterima kasih atas sambutan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat serta aspirasi akan menjadi bahan inventarisasi dalam penyusunan pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Selasa 27 Juni 2023, Sekretariat Jenderal DPD RI di Provinsi Jawa Barat mendampingi Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI Bapak Mahyu Darma, S.H., M.H., beserta Jajaran untuk Sosialisasi Implementasi Program Akselerasi Transformasi Digital (AKSI) DPD RI di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

BULD DPD RI melaksanakan Uji Publik Draft Hasil atas Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Ranperda/Perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Unpad. Kamis 22 Juni 2023, BULD/ Badan Usaha Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan Uji Publik Atas Draft Hasil Pemantauan dan Evaluasi DPD RI terhadap Ranperda/Perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) di Universitas Padjadjaran Bandung. Kegiatan dibuka oleh Bapak Dr. Idris SH. MA. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan sambutan dari Bapak KH Amang Syafrudin, LC. selaku Pimpinan Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI memberikan sambutan, dalam sambutannya senator asal Jawa Barat ini memaparkan tujuan uji publik ini yaitu BULD hadir untuk menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah dengan pusat mencari solusi bersama terhadap konsekwensi terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD adalah penyesuaian terhadap UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD dan berdasarkan ketentuan daerah harus melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah dalam waktu maksimal 2-3 tahun, sementara itu kebijakan ini berubah sangat signifikan dari kebijakan terdahulu. Uji Publik ini dihadiri oleh Beberapa Anggota BULD yakni Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P. (Sulut), H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.,(Bengkulu) H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc, MH.,(Gorontalo) Haripinto Tanuwidjaja (Kepri) dan Ibu Anna Latuconsina, S.H.(Maluku) Diskusi berjalan lancar dan penuh semangat dengan para Narasumber Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H., Bapak Dr. H Dedi Taufik M.Si.(Kepala Bapeda Jabar), Ibu Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. yang dimoderatori oleh Ibu Dr. Amelia Cahyadini S.H M.H., Kegiatan ini mendiskusikan pandangan dan masukan terkait belum adanya peraturan pelaksana dalam pembentukan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Guna Memperoleh Masukan Konkret Terkait Permasalahan Desain Industri, Komite II DPD RI Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Bandung. Komite II DPD RI yang dipimpin oleh Bapak Yorrys Raweyai melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Pengawasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 bertempat di Kantor Walikota Bandung, sebanyak 19 orang senator diterima langsung oleh Plh. Walikota Bandung, Bapak Ema Sumarna, Kanwil Kumham Jabar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Disbudpar, Dinas Koperasi dan UKM, Kadin, Pelaku Usaha beserta jajaran. Kunjungan Komite II DPD RI diharapkan dapat mendorong perlindungan hukum terhadap design industri, sehingga industri kreatif di Kota Bandung dapat terus berkembang dan diakui hak intelektualnya secara hukum. Sebagaimana diketahui bersama Kota Bandung memiliki potensi desain industri yang beragam dan banyak pelaku usaha kreatif sehingga diharapkan pandangan dan pendapat dari berbagai pihak dapat memperkaya masukan atas RUU tentang Desain industri dan keberpihakan kepada pelaku UMKM terasa nyata. @dpdri

Sekretariat Jenderal DPD RI Kantor Daerah Jawa Barat menerima Kunjungan dari Subbagian Pelayanan Umum pada hari Kamis 15 Juni 2023 untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana di kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat.

H. Oni Suwarman bersama Komite I DPD RI melakukan kegiatan Uji Sahih sebagai Penguatan dan Penyempurnaan Draft RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan Uji Sahih RUU tentang Perubahan UU tentang Daerah Khusus Jakarta Raya yang dilaksanakan di Kampus Pascasarjana FISIP Unpad pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI, OPD Pemprov. Jawa Barat, Ketua Prodi di Lingkungan Fisip Unpad, Akademisi serta mahasiswa. Kegiatan Uji Sahih merupakan tahapan penyusunan RUU dalam rangka penyempurnaan materi/subtansi Draft RUU yang selanjutnya akan dibahas dalam kegiatan Finalisasi RUU. @dpdri @setjendpdri @setjendpdriprovjabar @komite1dpdri

Berupaya untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Senator KH. Amang Syafrudin kunjungi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. Rabu 10 Mei 2023, bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, kunjungan kerja Senator KH. Amang Syafrudin, Lc yang didampingi Sekretariat Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Barat diterima oleh Ibu Sudianti, S.Sos.,M.A, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat juga didampingi oleh Kepala Bidang Pentatrans Bapak Hendra Kusuma Sumantri dan Kepala BLK PMI Bapak Yanu Krisdiyan beserta Jajaran. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka inventarisasi berbagai permasalahan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya berkenaan dengan kebijakan Zero Cost penempatan Pekerja Migran Indonesia. Adapun hal-hal yang mengemuka yang disampaikan dalam sambutan yaitu upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran terutama Pekerja Migran Jawa Barat. Permasalahan dan kesenjangan diantara PMI yang ada menjadi perhatian khusus yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh Senator KH. Amang Syafrudin di Senayan guna mencari solusi. Kunjungan berjalan dengan lancar. Senator mengapresiasi dan berterima kasih atas sambutan yang dilakukan sehingga Senator dapat menyerap aspirasi dan pendapat untuk dapat menjadi pengawasan kedepannya. @dpdri @disnakertransjabar

Inventarisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444H/2023M, KH Amang Syafrudin Kunjungi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Rabu 10 Mei 2023, bertempat di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, pertemuan ini sebagai bentuk inventarisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1444H, menyerap aspirasi, pandangan, pendapat, dan masukan dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat terhadap persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji. Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu diawasi karena tidak menutup kemungkinan terdapat tantangan dan kendala, khususnya terkait pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama di tanah suci. Senator KH Amang Syafrudin menanyakan pandangan Kemenag menyangkut persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Dapat diketahui pada tahun ini, jumlah jemaah haji yang berumur lansia cukup banyak, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari petugas pembimbing haji selama pelaksanaan ibadah haji. Kemenag Provinsi Jawa Barat menyampaikan informasi mengenai masa tunggu haji reguler di Jawa Barat selama 22 tahun, dengan masa tunggu terlama dari Kabupaten Bekasi selama 27 tahun. Selanjutnya, keberangkatan Ibadah Haji Jawa Barat tahun ini sudah dapat menggunakan Bandara Kertajati. Terdapat 22 kloter yang berangkat melalui Bandara Kertajati. Senator KH. Amang Syafrudin mengapresiasi atas sambutan dan aspirasi/permasalahan yang disampaikan oleh Kantor Kemenag Provinsi Jawa Barat, sehingga menjadi bahan/materi dalam rangka pengawasan atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023/1444 Hijriah. @dpdri @kemenag_jabar

Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Pangan, Senator H. Asep Hidayat Kunjungan Kerja ke Kanwil Bulog Jabar. Kamis 2 Maret 2023, H. Asep Hidayat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat. Pada kegiatan tersebut Senator H. Asep Hidayat didampingi Sekretariat Kantor Perwakilan DPD RI di Jawa Barat dan diterima oleh Wakil Pimpinan Wilayah Ibu Mersi Windrayani, Manager Operasional Bapak Imam Firdaus beserta jajaran. Pertemuan membahas mengenai kesiapan Bulog Jawa Barat dalam rangka menyiapkan stok bahan pangan pokok persiapan kebutuhan Ramadhan dan Hari Raya sebagai upaya mengantisipasi kelangkaan bahan pokok dan menyerap aspirasi agar perdagangan barang pangan dan pokok lancar tanpa kendala. Adapun hal-hal yang menjadi pembahasan yaitu: Perum Bulog Kanwil Jabar dengan memiliki 45 kompleks gudang yang tersebar di seluruh wilayah jabar, dengan total kapasitas gudang 406.000 ton dengan total unit gudang sebanyak 174 unit telah melakukan berbagai upaya diantaranya: 1. Melakukan kegiatan move regional antar kantor cabang dan gudang dalam satu cabang, yaitu dengan pemerataan stok sesuai kebutuhan sehingga ketersediaan stok di masing-masing cabang/gudang tetap terjaga. 2. Melakukan perawatan komoditi, dikenal dengan Pengendalian Hama Gudang Terpadu (PHGT), meliputi pencegahan, pengendalian, dan monitoring secara menyeluruh mulai dari pengadaan, penyimpanan, perawatan serta pengecekan komoditi pada saat disalurkan. Stok beras di gudang Bulog Jabar saat ini masih sekitar 120 ribu ton dan stok ini dinilai dapat mencukupi kebutuhan sampai lima bulan ke depan serta stok beras akan bertambah karena Jabar termasuk wilayah yang mendapatkan kiriman beras impor ditambah kemudian pada akhir Maret atau awal April 2023 masuk masa panen raya. Disisi lain bahwa Bulog Jabar siap memasok kebutuhan komoditas untuk kegiatan Operasi Pasar (OP). Jika ada permintaan dari Pemerintah daerah (Pemda) selain komoditas beras, Bulog juga bisa mendukung penyediaan komoditas minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya.

Kamis 26 Januari 2023 bertempat di Universitas Padjadjaran, DPD RI melakukan FGD mengenai Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Terkait Otonomi Daerah dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya. Kegiatan FGD ini bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan Narasumber Ibu Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M., Ph.D., Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., Dr. Sudaryat, S.H., M.H., dan Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H. FGD ini dibuka oleh Ibu Deputi Persidangan, Ir. Sefti Ramsiaty, M.M. dan dihadiri oleh Mahasiswa Unpad Fakultas Hukum. Pemantauan dan peninjauan UU merupakan metode penting dalam siklus legislasi, pemantauan dan peninjauan memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan apakah suatu permasalahan atau kebutuhan perlu dibuatkan UU baru, atau perlu mencabut UU dengan penggantian, ataupun perlu mengubah UU yang ada dengan menyempurnakannya. Melalui pemantauan dan peninjauan UU juga diharapkan dapat mencari solusi permasalahan dalam implementasi UU yang disampaikan oleh masyarakat berulang-ulang. Fokus pemantauan dan peninjauan yang dilakukan oleh PPUU DPD RI pada saat ini adalah UU yang berkaitan denga