Bapak @onisos menghadiri undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dalam kegiatan lomba minat dan bakat tingkat sekolah dasar

Senin (31/5/2021) Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Jawa Barat, ALAM JABAR (Aliansi Mahasiswa Jawa Barat) dan Aji Dipa Gelar Dialog Kebangsaan di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan mundinglaya no. 12 Bandung Dengan tema Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mempertegas kembali identitas kebangsaan sebagai upaya mendorong kebangkitan nasional. Dialog ini di buka Wakil Gubernur Jabar @ruzhanul dan dengan di hadiri para nara sumber yaitu @bunda_eni_sumarni Anggota DPD RI, Irene Camelyn Sinaga @irenecamelynsinaga , AP.,M.Pd Direktur Pembudayaan Deputi Bidang Hub Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Abah Alam Tokoh Masyarakat Sunda, dan Aswin Sulaeman Utama Kesbangpol Kota Bandung. UU Ruzhanul Ulum Wakil Gubernur Jawa barat ”mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini yang di gelar oleh DPD RI, BPIP dan Alam Jabar dialog Tentang Pancasila, karena memang Pancasila sebagai dasar negara yang harus di pahami Masyarakat tidak cukup hanya orang tua, tetapi kaum Milenial yang jadi mayoritas di negara kita juga harus paham dan memaknai karena pancasila adalah pemersatu di negara kita.” Ungkap UU Ruzhanul Ulum.

Sosialiasi 4 Pilar Bapak @amang_syafrudin di Kabupaten Pangandaran membahas mengenai Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan terdapat 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 16.056 pulau. Untuk itu perlu konsepsi, kemauan dan kemampuan yang kuat dan memadai untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan keIndonesiaan. Konsepsi tersebut disebut sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau Empat Pilar Kebangsaan.

Jumat 28 Mei 2021 IbubDra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes @bunda_eni_sumarni menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat terkait Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD Jabar. LKPD Jabar Tahun 2020 tersebut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan ini merupakan perolehan yang ke-10.

Anggota DPD RI Bapak @onisos melakukan Monitoring Dengan Kapolres Subang di Penyekatan Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang

Upaya mendorong peningkatan belanja daerah. DPD RI menjemput aspirasi utk mengetahui langsung hambatan kepala daerah dalam memasimalkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yakni DAU dan DAK yg telah ditetapkan dalam APBN 2021. Senator asal Jawa Barat, H. Asep Hidayat, S. Ag @asep_hidayat38 melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tasikmalaya dan diterima oleh Plt. Walikota Tasikmalaya beserta jajaran (11/05/2021). Kesimpulan pertemuan tersebut diantaranya jabatan plt memiliki keterbatasan kewenangan, seperti yg dialami Pemkot Tasikmalaya yang mana proses revisian anggaran tidak bisa dilakukan Plt. Walikota Tasikmalaya tapi harus persetujuan Kemendagri secara berjenjang melalui Gubernur. Hal ini sebagai salah satu penyebab lambannya proses belanja daerah. Selain itu, dukungan anggaran infrastruktur untuk pembangunan jalan lingkar luar perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga butuh dorongan politik dari DPD RI.

Sosialisasi 4 Pilar Bapak @onisos Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Penasehat Pemuda Muhamadiyah Kota Tasikmalaya Drs .H. Syarif Hidayat M.Si (mantan Walikota Tasikmalaya)

Kamis 8 April 2021, Sekretariat Kantor DPD Provinsi Jawa Barat dikunjungi Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI Bapak Ahmad Nawardi dan didampingi Anggota PURT asal Provinsi Jawa Barat Bapak AA Oni Suwarman beserta Kepala Bagian Set. PURT dan Kepala Kantor DPD RI Jawa Barat, dalam rangka penyerapan aspirasi untuk penyusunan arah kebijakan anggaran dan kerumahtanggaan.

Anggota DPD RI asal Jawa Barat Ibu Dra, Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes. Dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan diterima oleh Kepala Dinas Bapak Drs. H. Mohamad Arifin Sordjayana MM, Ibu Ida Rohayah (Kabid Perlindungan konsumen), Ibu Lik Gayantini Ari (penggiat pasar juara Cihapit), BPSK Kota Bandung beserta jajaran pada hari Kamis 1 April 2021, adapun hal yang disampaikan diantaranya ; • Peran bidang perlindungan konsumen dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam mendukung program perlindungan konsumen meliputi ; 1. Melakukan edukasi mengenai informasi tentang perlindungan konsumen; 2. Penigkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen; 3. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap perlindungan konsumen ; 4. Memperkuat kelembagaan perlindungan konsumen melalui koordinasi dengan lintas sektor. • Melalui bimbingan dan pengelolaan Disperindag Provinsi Jawa Barat mempunyai pasar yang sudah berSNI 8152-2015 (pasar rakyat dengan standar dengan rumah ekonomi dan rumah budaya yang mempunyai nilai dan mempertahankan kearifan lokal) yaitu; pasar Atas (Kota Cimahi), pasar Cipanas (Kab. Cianjur), pasar Gunung Sar(kota Cirebon); • Pemerintah melalui DISPERINDAG berupaya agar jalur distribusi kebutuhan pokok dengan cara mendekatkan pengelola, pedagang dan konsumen melalui digitalisasi dan berbagai kemudahan, saat ini sudah 117 pasar di Prov. Jabar penjualan sudah melalui online. • Banyak tugas yang diemban DISPERINDAG dalam masa pandemi diantaranya menyalurkan bansos tunai dan non tunai pendistribusian vaksin Provinsi Jabar yang mendapat alokasi 97.080 dosis vaksin Covid-19 yang terbagi dalam dua tahap distribusi. Tahap I sebanyak 38.400 dosis. Sementara Tahap II sebanyak 58.680 dosis. • DISPERINDAG mengusulkan materi dalam RUU perubahan UU nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen agar ada penegasan tugas antara OJK dan BPSK agar tidak tumpang tindih dalam menangani pengaduan dari masyarakat.

Anggota Komite II DPD RI, Oni Suwarman @onisos meminta pemerintah untuk fokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat karena akan memasuki bulan Ramadan. Hal itu disampaikan Senator asal Jawa Barat ini untuk menyikapi soal tingginya harga beberapa kebutuhan pokok khususnya cabai. Dibeberapa daerah, harga cabai hingga saat ini memang sedang tinggi. Di Bandung, harga cabai mencapai Rp.120 ribu, sedangkan di Kota Solo jauh lebih tinggi dimana harga cabai mencapai Rp.150 ribu per kilogram. "Disinilah pentingnya pemerintah harus hadir menjaga stabilitas harga. Karena terlalu melambung juga harga itu tidak baik bagi konsumen. Yang diuntungkan hanya pengepul saja. Toh ke petani biasanya di anjuk atau bayar setelah laku," kata Oni Suwarman kepada RagamIndonesia.com pada Senin, 22 Maret 2021. Dua kementrian yakni Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian diminta untuk segera mengeluaran solusi agar kehidupan petani dan juga para konsumen khususnya masyarakat menegah kebawah tidak mengalami kesulitan hidup berlarut.