Upaya Pengendalian Inflasi, Senator K.H. Amang Syafrudin Cek Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jabar

18 Januari 2024 oleh Humas DPD RI

Kamis 14 Desember 2023, Ketua Komite IV DPD RI Bapak KH. Amang Syafrudin didampingi Kepala Kantor DPD RI di Jawa Barat Bapak Herman Hermawan beserta jajaran melakukan kunjungan ke Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jabar Dalam Rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Fokus Pada Pengawasan Atas Pengendalian Inflasi Di Daerah).

Diterima oleh Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Bapak Bambang Pramono / Direktur Bidang Ekonomi beserta jajaran, adapun hal-hal yang menjadi fokus Pengawasan diantaranya :

• Lingstra Perekonomian Jawa Barat • Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat merupakan dampak dari kondisi global yang menekan permintaan ekspor terhadap industri pengolahan Jawa Barat serta tantangan ElNino yang menahan kinerja sektor pertanian. 4 ming Foto profil setjendpdriprovjabar • Prospek Perekonomian Jawa Barat 2024 (pertumbuhan ekonomi Jabar diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9% – 5,7% (yoy) seiring dengan perkiraan kondisi ekonomi global yang lebih baik, serta permintaan domestik yang tetap kuat menjelang Pemilu yang juga mendorong pengeluaran pemerintah. Selain itu, komitmen investor asing untuk merealisasikan investasi di Jabar diprakirakan tetap tinggi) • Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN/ Hari Besar Keagamaan Nasional Nataru

Dalam rangka menghadapi (HBKN) Natal dan Tahun Baru, TPID Provinisi Jawa Barat melakukan berbagai Upaya pengendalian inflasi dalam kerangka 4K secara intensif yaitu,

  1. Operasi Pasar komoditas pangan strategis dan Gelar Pangan Murah termasuk penyaluran Beras SPHP dan sidak Pasar;
  2. Mendorong realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang telah terjalin sehingga mampu menjamin ketersediaan pasokan di 27 Kab/Kota Jawa Barat dan Inspeksi rantai pasok;
  3. Pengaturan lalu lintas pangan saat momentum HBKN dan Koordinasi dengan Bapanas terkait penyesuaian dan dukungan biaya transportasi;
  4. Penguatan koordinasi antar instansi untuk sinergi program di HBKN, (HLM, Rakor) dan menggencarkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) menjelang HBKN untuk edukasi belanja bijak.