“Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Minta Kinerja Pemerintah Daerah di Jawa Barat diperbaiki” Kamis 23 September 2021 Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Barat yang berindikasi menimbulkan kerugian negara. Badan Akuntabilitas Publik DPD RI merasa prihatin dengan merosotnya kinerja Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Hal itu seiring dengan banyaknya temuan yang disinyalir berpotensi merugikan negara di beberapa daerah serta adanya 2 daerah yang tidak mendapatkan peringkat wajar tanpa pengecualian (WTP). Wakil Ketua II BAP DPD RI Edwin Pratama Putra, SH, mengatakan, "Ini bentuk tanggung jawab konstitusional kita dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan, kita memberikan apresiasi Pemprov Jabar maupun pemerintah kabupaten kota yang opininya sudah bagus. Tapi ada 2 kabupaten kota yang hari ini tidak WTP. Bahkan opini WTP di Pemprov Jabar pun masih ada catatan, mudah mudahan Gubernur bisa memberikan solusi secepatnya, karena ini tanggung jawab bersama, tapi secara umum pengelolaan keuangan sudah baik, tinggal ada beberapa catatan sesuai catatatan yang diberikan BPK RI," jelas Edwin usai menggelar rapat konsultasi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, entitas di Provinsi Jawa Barat dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Dalam rangka tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksanaan Semester II Tahun 2020 BPK RI yang berindikasi kerugian negara / daerah, di gedung sate. Edwin yang didampingi dr. Asyera Respati A. Wundalero, Wakil Ketua I BAP DPD RI mengungkapkan, banyak catatan yang diberikan. Namun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi opini yang telah diberikan. "Tetapi ini harus ditindaklanjuti sesuai waktu yang sudah disepakati sesuai aturan yang ada. itu sekitar 60 hari. Kami mendengar pemprov Jabar optimis itu bisa diselesaikan. Adapun untuk 2 kabupaten yang opininya turun adalah Kabupaten Bandung Barat dan kabupaten Pangandaran. Sebelumnya kedua daerah itu sudah WTP tapi kali ini tidak. Mudah mudahan dengan kehadiran kita ini bisa memicu... 28 ming Foto profil dpdrijabar dpdrijabar kinerja pemerintah dalam menggunakan angaran negara, karena semuanya harus dipertanggung jawabkan," jelasnya. Lebih lanjut Edwin mengatakan, banyak variabel yang membuat Kabupaten Bandung Barat dan Kab. Pangandaran tidak meraih opini WTP tahun ini. Namun demikian pihaknya berharap opini tersebut bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi. "Harapannya kami berharap predikat WTP bisa dipertahankan, bisa 100 persen, dengan begitu angggaran yang disediakan negara untuk dikelola demi kemakmuran rakyat bisa terkelola dengan baik dan akuntable," jelasnya. Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dalam rangka mendorong kinerja, tentunya Pemprov Jabar dan Kab/ Kota akan melakukan beberapa penyesuaian dan perbaikan dari hasil temuan BPK RI. "Tadi saya sudah jelaskan dalam 60 hari harus ada respon dan ditindaklanjuti, dan kami sudah melakukan perencanaan kira kira penyelesaiannya seperti apa, dan sudah diterima dpd bahwa jabar dan kabupaten kota sudah melakukan langkah langkah. Hadir Dalam kesempatan ini dr. Asyera Respati A. Wundalero, Wakil Ketua I BAP DPD RI, Anggota DPD RI Provinsi NTT, Edwin Pratama Putra, SH, Wakil Ketua II BAP DPD RI, Anggota DPD RI Provinsi Riau, H. Asep Hidayat, S.Ag, Anggota BAP DPD RI Provinsi Jawa Barat, H. Darma Setiawan, Anggota BAP DPD RI Provinsi Kepulauan Riau, Andiara Aprilia Hikmat, Anggota BAP DPD RI Provinsi Banten, Mirati Dewaningsih, ST, Anggota BAP DPD RI Provinsi Maluku, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng. Sekda Jabar, Dr. H. Dani Ramdan, MT. PJ Kabupaten Bekasi, H. Cecep Nurul Yakin, S. Pd, M. AP. Wakil Bupati Tasikmalaya, Afif Furnawan Asda I Kab. Cianjur, Mulyana Kepala BPKP Jabar, Dr. Eni Rohayani, S.H., M.Hum. Inspektur Jawa Barat, Drs. Apip Winayadi, Inspektur Kab. Pangandaran.